Tak Pernah Melayani Ajakan Berunding, MA Anggap Mogok Kerja Sah

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Jakarta | Akhirnya, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Harapan Sukses Jaya pada tanggal 1 Juni 2015 lalu, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangan hukumnya, MA sependapat dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, No. 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2015.

MA menilai, Urip Sumoharjo, dkk (52 orang) yang diwakili oleh Pengurus Pusat (PP) Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk beracara di PHI, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Serta, mogok kerja yang dilakukan para pekerja sejak tanggal 28 Nopember hingga 28 Desember 2012 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Keabsahan mogok kerja yang dikuatkan oleh Putusan MA No. 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015 itu, adalah berdasarkan penilaian Majelis Hakim PHI Bandung, yang menganggap tidak dilayaninya ajakan perundingan dari para pekerja pada 31 Oktober 2012 dan tanggal 2 Nopember 2012, merupakan bagian dari akibat gagalnya perundingan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, PHI Bandung menyatakan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 16 Januari 2013, tidak sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. “Dengan demikian beralasan hukum para Penggugat dipekerjakan kembali pada bagian dan jabatan semula tanpa mengurangi hak-hak yang telah diterima,” tegas Hakim Maringan Marpaung, Ketua Majelis Hakim PHI Bandung.

Dalam amar putusannya, PHI Bandung menghukum PT. Harapan Sukses Jaya untuk membayar upah sejak Januari 2013 hingga Desember 2014, dan THR tahun 2013 hingga tahun 2014, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.3,1 miliar. Selain itu, apabila perusahaan tidak menjalankan putusan, PHI menghukum pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500 ribu perhari.

Namun, MA dalam putusannya, menghilangkan uang paksa tersebut. Hal tersebut menurut MA, didasarkan pada ketentuan Pasal 606 Rv, yang menyatakan hukuman uang paksa atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibenarkan. (***Ys)