BURUH PT. KWANG JIN INDONESIA MENJEMPUT KEADILAN DI PHI BANDUNG

Sebelas bulan adalah waktu yang sangat lama bagi Ahmad Sobirin dkk dalam menunggu kepastian hukum atas perkara PHK sepihak yang dilakukan perusahaan PT. Kwang Jin Indonesia yang beralamat di kawasan industri Jababeka 1 TOB III Blok C-17 Y, Cikarang-Bekasi. Kewajiban perusahaan yang seharusnya tetap membayar upah selama belum ada putusan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial tidak pernah dilakukan, padahal dalam pasal 155 Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah jelas mengatur tentang adanya upah proses. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Ahmad Sobirin dkk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka terpaksa harus mencari penghasilan lain dengan bekerja serabutan seperti mengamen, jadi tukang ojeg, kuli bangunan dan jualan gorengan bahkan ada yang  menjadi Pembantu Rumah Tangga.

F-GSBM yang menjadi organisasi serkat buruh mereka terus berupaya melakukan penanganan kasusnya hingga sampai berproses di Pengadilan Hubungan Industrial. Tanggal  05 September 2016 adalah hari dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Hubungan Industrial kelas 1A Bandung  memberikan putusan atas gugatan PHK mereka terhadap perusahaan PT. Kwang Jin Indonesia. Hasilnya gugatan mereka dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim. Meskipun demikian tetesan air mata  mengalir dari disetiap wajah lelah mereka ketika Majelis Hakim membacakan putusan.  Hubungan kerja mereka dengan PT. Kwang Jin Indonesia dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai PKWTT yang awalnya sebagai pekerja harian lepas dan PKWT , sehingga PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dinyatakan batal demi hukum. Namun Majelis Hakim berpendapat lain dengan alasan pertimbangan demi keadilan dan keharmonisan antara pekerja dan perusahaan maka sejak tanggal 31 Maret 2016  hubungan kerja anatar Ahmad Sobirin dkk dengan PT. Kwang Jin Indonesia dinyatakan putus sehingga berhak atas pesangon 2 x PMTK dan upah proses selama 6 bulan. Putusan ini memang tidak sesuai dengan tuntutan mereka untuk dapat dipekerjakan kembali dan upahnya tetap dibayarkan  selama belum adanya putusan, tetapi dengan dinyatakannya status mereka sebagai pekerja tetap oleh pengadilan mematahkan arogansi perusahaan yang menganggap mereka sebagai pekerja kontrak.

Para pengurus serikat buruh F-GSBM yang selama ini terus konsisten dalam memperjuangkan mereka turut bangga dengan pencapaian ini. Bagaimana tidak, selama dalam proses pengadilan banyak cemoohan dan tindakan intimidasi dari masyarakat sekitar terhadap mereka karena beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah hal yang mustahil dan mengada-ada. Kini tinggal menunggu hari apakah pihak perusahaan menerima putusan tersebut dan mau memberikan kompensasi terhadap Ahmad Sobirin dkk atau masih dengan sikap arogansinya dengan menolak putusan tersebut. Dengan modal kepercayaan diri yang makin tumbuh, para pengurus F-GSBM senantiasa akan terus memperjuangkan sampai akhir. Keadilan itu pasti datang meski harus dijemput paksa.